PENGANTAR

PENGANTAR

JENIS INFORMASI PUBLIK

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

  1. Informasi tentang profil Pemerintah Daerah;
  2. Ringkasan informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah;
  3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Pemerintah Daerah;
  4. Ringkasan laporan akses informasi publik;
  5. Informasi lain tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau produk hukum daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
  6. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa informasi publik dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dapat dihubungi;
  7. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Daerah maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Daerah;
  8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Daerah.

INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

  1. Bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
  2. Keadaan bencana non-alam seperti  kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
  3. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial,  konflik  sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
  4. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
  5. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
  6. Rencana gangguan terhadap utilitas publik.

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

  1. Daftar informasi publik pada SKPD/ Unit Kerja terkait yang tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  2. Informasi tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati atau produk hukum daerah lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik yang dikeluarkan badan publik;
  3. Informasi tentang organisasi, administrasi, personil dan keuangan;
  4. Agenda kerja Pemerintah Daerah;
  5. Syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan  laporan penataan izin yang diberikan;
  6. Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  7. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani  layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran  layanan informasi publik serta laporan penggunanaannya;
  8. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
  9. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/ atau penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

  1. Informasi yang dapat membahayakan negara/daerah;
  2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat;
  3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  5. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.