SOSIALISASI Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional (LAPOR!SP4N)

SOSIALISASI Sistem Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik Nasional (LAPOR!SP4N)

BENGKAYANG ,DISKOMINFO- PPID UTAMA Dinas Komunikasi dan Informatika mengadakan Sosialisasi SP4N dan Sistem LAPOR!, bertempat di Dinas KOMINFO pada tanggal 20 November 2019, Turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi ini yaitu para Sekretaris dan Operator LAPOR!SP4N pada masing-masing OPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

SP4N dan Sistem LAPOR! Penanganan pengaduan yang efektif dan memberikan penyelesaian bagi masyarakat berkontribusi  secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat fungsi  pelayanan publik. Pengawasan pelayanan publik melalui pengaduan juga masyarakat juga dapat  mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mengurangi potensi konflik sehingga membantu  terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SP4N dibentuk untuk  merealisasikan kebijakan “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan  dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik

Pada kata sambutannya KADIS KOMINFO,ALEXSIUS,S.Sos,M,Si mengatakan ”SP4N bertujuan agar Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat,  tuntas, dan terkoordinasi dengan baik,Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan  pengaduan, dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik”

Foto bersama Sekretaris dan Operator LAPOR!SP4N

Respon dan Penyelesaian Pengaduan yaitu Keputusan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas)  hari sejak diputuskan (Pasal 50 UU Nomor 25/2009), Penyelesaian pengaduan harus dilaksanakan secara cepat, tepat, tertib, tuntas, dan  dapat dipertanggungjawabkan (PERPRES Nomor 76/2013), •Penyelenggara wajib memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60  (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap (Pasal 50 UU Nomor  25/2009), •Penyelesaian pengaduan dan tindakan korektif harus terbuka bagi publik dan  diinformasikan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik pada setiap penyelenggara  (PERPRES Nomor 76/2013). (fdr/Release)