Dasar Hukum PPID

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  8. Peraturan   Komisi   Informasi   Nomor   1   Tahun   2013   Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
  10. Peraturan Daeran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
  11. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 196/Diskominfo/Tahun 2020 tentang Pembentukan PLID Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
  12. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 197/Diskominfo/Tahun 2020 tentang Penunjukan PPID Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.