TUGAS

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;

2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

3. mengordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;

12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;

13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

14. menerima usulan PPID Pembantu tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian disampaikan kepada Atasan PPID Utama sebagai bahan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya; dan

15. melaksanakan tugas sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

KEWENANGAN

• Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya
• Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya
• Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik
• Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

MOTO

Ramah, Cepat, Akurat

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam rangka penyelenggraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan Informasi, Fasilitas Pendukung Seperti Layanan Akses Internet Gratis, Petugas Pelaksana Layanan Informasi, Instrumen Transaksi, Produk Pelayanan, serta Menetapkan Waktu Layanan Informasi. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka terbit Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 547/Diskominfo/Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 548/Diskominfo/Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.